KATEGORI
SECARA sederhana, masa pemerintahan Soeharto (1966-1998) dapat dibagi atas
tiga periode yang masing-masing terdiri dari sekitar satu dekade (batasnya
sebetulnya tidak terlalu tegas). Masa tersebut terbagi atas masa awal, masa
perkembangan/kejayaan, dan akhirnya masa penurunan/kejatuhan.
Dalam periode pertama, Soeharto yang pada mulanya diragukan banyak orang
untuk memimpin bangsa ini berusaha menumbuhkan kekuasaannya secara
perlahan-lahan. Begitu mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk
memulihkan keamanan 11 Maret 1966 ia langsung membubarkan PKI keesokan
harinya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa pembantaian terhadap
orang-orang yang dicurigai menjadi anggota partai ini, yang jumlah
korbannya diperkirakan antara 400.000 sampai sejuta orang.
Pada era perang dingin di mana terjadi pertentangan tajam antara blok Barat
yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang didominasi Uni Soviet,
maka peristiwa itu lebih banyak ditanggapi oleh pers barat sebagai sesuatu
yang "salah tetapi perlu". (Pada masa selanjutnya, pelanggaran hak asasi
dan diskriminasi terhadap kelompok kiri ini dan keluarganya masih diteruskan).
Setelah diangkat menjadi Penjabat Presiden tahun 1967 dan Presiden tahun
1968, perhatian utama Soeharto adalah pemulihan ekonomi yang sangat merosot
pada akhir pemerintahan Soekarno. Soeharto berprinsip bahwa pembangunan
ekonomi memerlukan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun
regional. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali
menjadi anggota PBB, mensponsori pembentukan ASEAN dan kemudian menjadi
motor penggerak organisasi regional tersebut.
Keamanan dalam negeri harus terjamin agar penanaman modal asing yang
diperlukan tidak terganggu. Tindakan represif dilakukan baik terhadap pers,
mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang mencoba melakukan kritik tajam
terhadap kebijakan pemerintah.
Ia mempunyai pembantu dekat yang terdiri dari berbagai kelompok, terutama
beberapa fraksi militer/intelijen dan para ekonom dari Universitas
Indonesia. Dengan penuh perhatian ia mendengar keterangan dan penjelasan
dari para menteri ekonominya, meskipun setelah 10 tahun kemudian ia dapat
menguasai persoalan teknis tersebut. Terhadap para jenderalnya ia membuat
mereka tergantung kepada dia dan satu sama lain saling mencurigai serta
tidak ada "putra mahkota" di bawah dia.
Kriteria anggota kabinetnya adalah orang yang punya keahlian, loyal, dan
dapat bekerja sama dalam satu tim. Menteri yang diangkatnya bisa menjabat
satu periode atau berkali-kali, rakyat tidak pernah tahu kriteria
keberhasilan atau kegagalan seorang menteri, semua tergantung kepada
Presiden. Bila seorang telah dipilihnya, akan dia bela mati-matian meskipun
keliru dalam bertugas. Ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan
bawahannya. Sebaliknya orang yang mencoba menentangnya secara terbuka akan
direjamnya habis-habisan. Kritik yang tajam yang dikeluarkan oleh 50 tokoh
nasional tahun 1980 disambut Soeharto dengan bengis. Para penandatangan
Petisi 50 itu tidak pernah diundang dalam acara resmi kenegaraan di istana.
Bisnis mereka dibabat. Mereka betul-betul dikucilkan dalam masyarakat.
Peristiwa Malari 1974 menjadi tonggak penting perubahan sikap Soeharto
dalam memerintah. Ketika itu terjadi demonstrasi mahasiswa yang menentang
modal asing ketika PM Tanaka berkunjung ke Jakarta yang diikuti dengan
pembakaran mobil Jepang di jalan-jalan. Soeharto sangat marah, karena
demonstrasi semacam itu akan menyebabkan larinya modal asing yang
dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Ia juga mencurigai ada orang lain
yang ingin mendongkel kedudukannya. Pangkopkamtib (Panglima Komando
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) waktu itu Jenderal Sumitro disingkirkan.
Soeharto yang mudah senyum itu kini berwajah dingin. Sejak saat itu ia
bukan saja waspada terhadap lawan-lawan politiknya, tetapi juga kepada
rekan-rekan dan bawahannya yang memiliki potensi untuk berkuasa.
Agar pembangunan ekonomi berhasil perlu stabilitas keamanan nasional. Sebab
itu Soeharto juga tidak menginginkan ada konflik di tengah masyarakat yang
menyangkut SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Konflik antar-etnis
yang potensinya sudah mulai tampak sejak awal Orde Baru dilarang
didiskusikan dan disimpan di bawah karpet. Pembangunan ekonomi yang
dijalankan sejak Orde Baru terutama di daerah Indonesia Timur seperti Irian
Jaya dan kemudian Timor Timur setelah tahun 1976 menimbulkan persoalan
baru. Para imigran dari Sulawesi (Bugis-Buton-Makasar) menguasai
perekonomian setempat dan sementara orang Jawa mendominasi birokrasi karena
penduduk lokal belum mampu menduduki jabatan tersebut.
Ia sangat lihai membungkus ambisi dengan menonjolkan citranya sebagai anak
desa, pakai kaus oblong di rumah, mudah senyum, suka beternak dan
memancing. Namun, di balik senyumnya itu ia mengetahui pembunuhan ribuan
orang jalanan yang ditembak "petrus" (pembunuh misterius) yakni penembakan
terhadap para preman atau residivis kriminal yang mayatnya ditaruh di
tempat umum antara tahun 1983-1985 yang jumlah mencapai 5.000 jiwa. Mereka
yang terbunuh mempunyai ciri umum yaitu memiliki tato di tubuhnya.
Seluruh kekuasaan
Dalam periode kedua, ia sudah berhasil mengumpulkan seluruh kekuasaan di
tangannya. Ia bukan hanya mengangkat menteri, tetapi juga mengetahui dan
merestui pengangkatan seluruh jajaran eksekutif seperti gubernur, wali
kota, bupati, bahkan Gubernur Bank Sentral. Soeharto juga mengangkat
sebagian anggota parlemen yang tidak dipilih melalui pemilu. Untuk menjadi
ketua partai, bahkan Ketua Palang Merah Indonesia, orang juga harus
memperoleh restu dari dia. Dalam bidang hukum dan kehakiman ia juga
menancapkan kukunya, pengangkatan hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung
tergantung kepada Soeharto. Dalam bidang bisnis, ia juga memilih Direktur
Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apalagi yang sangat vital seperti
Pertamina, kebijakan yang penting dari BUMN tersebut juga menunggu
persetujuan dia.
Kalangan profesional dikendalikan dengan mengharuskan mereka berhimpun
dalam wadah tunggal (wartawan, dokter, buruh, pengusaha) dan pengurusnya
harus mendapat restu dari Soeharto. Saat berkuasa demikian besar, maka
dengan mudah dilakukan pembredelan pers yang mencoba mengkritik kebijakan
dia dan pembantunya. Majalah Tempo, Editor, dan Detik ditutup tahun 1994.
Pelarangan buku yang tidak sesuai kebijakan pemerintah, terus dilakukan
sejak awal Orde Baru.
Ia tahu adagium militer, kemenangan kecil yang diketahui 1.000 orang, jauh
lebih bernilai daripada kemenangan besar yang hanya disaksikan oleh 10
orang. Keberhasilan dalam pembangunan disampaikan dalam setiap kesempatan,
hampir setiap hari ia muncul di layar kaca. Pidato kenegaraannya setiap
tanggal 16 Agustus di depan DPR didominasi statistik yang telah dibuat
sedemikian rupa sehingga selalu berbentuk grafik peningkatan kemajuan.
Politik luar negeri berkembang cukup dinamis. Indonesia menjadi pemimpin
ASEAN yang cukup disegani. Indonesia juga aktif di dalam APEC. Namun, yang
lebih menyenangkan bagi Soeharto tampaknya posisi sebagai Ketua Gerakan Non
Blok 1992-1995. Pencapaian ini ditambah dengan penghargaan internasional
yang diterimanya sebelumnya (dalam bidang pertanian, dalam keluarga
berencana, dan lain-lain) mengesankan bahwa prestasinya di dunia
internasional sudah menyamai bahkan melampaui pendahulunya, Soekarno.
Kendala utama dalam politik luar negeri adalah pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi di Timor Timur yang mencapai puncaknya dengan
penembakan terhadap warga sipil di makam Santa Cruz 12 November 1991.
Indonesia seharusnya prihatin dengan dipilihnya Ramos Horta dan Uskup Belo
sebagai penerima hadiah Nobel perdamaian tahun 1996. Mereka berdua terpilih
atas upaya mereka membela hak-hak asasi orang Timor Timur. Tetapi, Soeharto
tampaknya tidak begitu peduli.
Semua pencapaian
Dalam periode ketiga, setelah semua pencapaian ini, baik di dalam negeri
maupun di dunia internasional, apa lagi yang mau dicarinya? Tampaknya ia
ingin menyenangkan keluarganya. Ia mengatakan bahwa sebagai warganegara
putra-putrinya juga berhak berusaha. Tetapi, masalahnya, fasilitas yang
diperoleh mereka betul-betul luar biasa. Dalam periode ini, bisnis
anak-anak Soeharto berkembang pesat dan merambah ke mana-mana. Keenam anak
Soeharto tersebut berusaha di bidang yang sangat strategis, dari
perminyakan, jalan tol, perbankan, televisi, sampai kepada papan reklame.
Bukan hanya di pusat tetapi hampir di seluruh provinsi mereka mengembangkan
sayapnya. Ketidakpuasan terasa di kalangan masyarakat, tetapi para
birokrasi terpaksa menerima kehadiran mereka untuk berbisnis yang
kebanyakan tanpa tender.
Sementara itu pertentangan antar-etnis yang selama ini disembunyikan kini
muncul ke permukaan. Berawal dari kerusuhan antar-etnis (bernuansa politik)
tahun 1997 dan berkesinambungan di pelbagai daerah. Konflik massal terjadi
di Sanggauledo yang menjalar ke beberapa tempat di Kalimantan Barat,
sebelum Pemilu 1997 melibatkan etnis asal Dayak (yang notabene pendukung
PDI) dan Madura (pendukung PPP). Seperti kita ketahui, Soeharto berhasil
memaksakan fusi berbagai partai menjadi tiga pada awal pemerintahannya
yaitu Golkar (partai pemerintah) dan dua partai "pendamping", partai Islam
PPP dan partai nasionalis PDI. Setelah itu muncul berbagai kerusuhan massal
lainnya di Tasikmalaya, Rengasdengklok, Karawang, dan seterusnya.
Krisis ekonomi
Setelah istrinya meninggal tahun 1996 orang mulai mempertanyakan kapan
Soeharto mundur? Kesehatannya menurun. Ia pernah mendapat perawatan jantung
di Jerman. Sakitnya Soeharto menjadi penentu kurs dan harga di lantai
bursa. Dengan kondisi keraguan di hati masyarakat itulah ia terpilih
kembali sebagai Presiden RI Maret 1998.
Kala itu ia tampaknya mulai tidak percaya lagi kepada pembantunya, kecuali
kepada anaknya yang dinilai berperan besar dalam pengangkatan anggota
parlemen bahkan anggota kabinet. Putri pertama, Siti Hardiyanti Indra
Rukmana alias Tutut, menjadi Menteri Sosial dalam kabinet itu ditambah
dengan tangan kanan Soeharto sejak lama, Bob Hasan, sebagai Menteri
Perindustrian (kemudian menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan).
Maka saat itu yang terlihat adalah dinasti Soeharto dengan sang pewaris
putri pertamanya, Tutut.
Bulan Juli 1997 pecah krisis moneter di Thailand yang ternyata menjalar ke
wilayah Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Faktor pemicu di atas,
kemudian didukung oleh tiga hal yang ada dalam ekonomi Indonesia.
Pertama mata uang rupiah dikaitkan dengan dollar AS. Kedua, utang swasta
ini pada umumnya berjangka pendek, Malaysia beruntung tidak merasakan
dampak krisis ekonomi ini sebesar Indonesia karena struktur utang swasta
mereka yang kebanyakan berjangka panjang.
Ketiga, ada ketidakpercayaan terhadap Bank di Indonesia. Ketika Soeharto
jatuh, misalnya, terjadi rush pada bank BCA yang sahamnya antara lain
dimiliki oleh anak-anak Soeharto.
Kemudian Soeharto menandatangani kesepakatan pemberian utang baru dengan
IMF. Secara simbolis dalam foto terlihat betapa Soeharto bagaikan murid
yang terpaksa melakukan sesuatu di hadapan gurunya, Michel Camdesus dari
IMF. Kesepakatan tersebut berisi hal-hal yang harus dipatuhi Indonesia agar
IMF mencairkan bantuannya. Ternyata Soeharto bermuka dua. Di depan IMF ia
menandatangani kesepakatan, tetapi ia masih berusaha mencari jalan keluar
dari masalah krisis moneter dengan metode CBS yang diajukan oleh Steve
Hanke, yang ternyata tidak bisa dilaksanakan.
Dalam kondisi seburuk ini, Soeharto masih pergi ke Cairo, Mesir, untuk
menghadiri sebuah pertemuan tingkat tinggi tanggal 9 Mei 1998. Ketika ia
pulang didapatinya Jakarta telah hangus terbakar. Seribu orang diperkirakan
tewas akibat kerusuhan dan pembakaran yang terjadi 13-14 Mei 1998. Pemicu
peristiwa itu adalah tewasnya empat mahasiswa Trisakti yang ditembak aparat
keamanan. Massa marah. Setelah acara pemakaman mereka mengamuk dan secara
terencana di titik-titik tertentu di Ibu Kota terjadi kerusuhan dan
pembakaran. Waktu pembakaran hampir pada waktu yang bersamaan pada
titik-titik yang jauh jaraknya. Terkesan bahwa peristiwa itu direkayasa,
sungguh pun tidak terbukti siapa provokatornya.
Tanggal 20 Mei 1998 direncanakan rapat akbar di lapangan Monas Jakarta.
Subuh hari, Amien Rais mengatakan rapat itu batal. Mahasiswa yang sudah
bersiap pergi ke Monas kemudian mengalihkan rute demonstrasinya ke Gedung
MPR/DPR yang waktu itu tidak begitu banyak terjaga karena aparat keamanan
bersiap di Monas. Gedung MPR/ DPR berhasil diduduki mahasiswa. Tanggal 20
Mei siang, 14 Menteri menyatakan tidak bersedia duduk dalam kabinet baru
yang akan dibentuk Soeharto. Ini tikaman terakhir dari pembantu dekat
Soeharto.
Tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden dan pada
waktu yang sama, Wakil Presiden BJ Habibie dilantik sebagai Presiden di
Istana Negara. Dengan demikian, Soeharto tidak membuat laporan
pertanggungjawaban sebagai Presiden sebagaimana yang biasa dilakukan setiap
lima tahun sekali. Kerepotan masalah politik dan ekonomi selama tiga dekade
kini harus diurus dan diselesaikan oleh para penerusnya.
Bangsa Indonesia menyongsong milenium ketiga dengan keharusan melewati masa
transisi yang sangat penting dan sarat dengan perubahan fundamental dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat bawah melarat ketika Soeharto
mulai memerintah. Namun, 30 tahun kemudian, rakyat bawah tetap melarat, dan
bangsa ini terancam perpecahan yang sangat serius.
* Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI.
Print Artikel
Kirim ke Teman
Save as PDF